Minggu, 13 Maret 2011

kumpulan soal ujian secapa polri : 01. Profesi & Etika Kepolisian


1. Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, setiap dan perilaku Polri terkait dengan :
A. Catur Prasetya
B. Tribrata
C. Kode Etik Profesi Polri
D. Pembukaan UUD 45
2. Di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin anggota Polri, di dalam penegakan Kode Etik profesi dan dilakukan sidang Komisi Etik profesi Polri diatur dalam pasal berapa ?
A. Pasal 12 dan 13 PP. RI Nomor 1 Tahun 2003
B. Pasal 11 dan 14 PP. RI Nomor 2 Tahun 2003
C. Pasal 15 dan 16 PP. RI Nomor 3 Tahun 2003
D. Pasal 12, 12, 14 PP. RI No: 1 tahun 2003 serta psl 13 PP.RI No. 2 thn 2003
3. Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada tingkat Polwiltabes /Polres / tro/ ta yang berpangkat Bintara adalah :
A. Kapolwil
B. Kapolres
C. Waka poltabes/ polres/tro/ta
D. Kabagmin.
4. Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor berapa :
A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003
B. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003
C. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003
D. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2003
5. Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negate Republik Indonesia diatur dalam
peraturan pemerintah RI Nomor berapa :
A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003
B. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003
C. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003
D. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2003

6. Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor berapa :
A. Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 Tahun 2006
B. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006
C. Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006
D. Peraturan Kapolri No. Pol. : 9 Tahun 2006
7. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang apa :
A. Peraturan Disiplin anggota Polri
B. Pemberhentian anggota Polri
C. Kode etik profesi Polri
D. Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara
8. Pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor berapa :
A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2003
B. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003
C. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003
D. Salah semuanya
9. Peraturan Kapolri No. Pol.: 07 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol. : 08 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, dikaitkan dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) undang-undang tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu ditetapkan peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, kapan kedua peraturan tersebut berlaku :
A. Tanggal 1 Juli 2006
B. Tanggal 1 Juni 2006
C. Tanggal 1 Mei 2006
D. Tanggal 1 Agustus 2006
10. Proses penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari :
A. Atasan ankum dan bawahan
B. Masyarakat serta anggota Polri
C. Sumber lain yang dipertanggungjawabkan
D. B dan c benar
11. Anggota Polri yang diduga terlibat tindak pidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 3 tahun 2003 diproses dan disidangkan melalui :
A. Peradilan Militer
B. Peradilan tata Usaha
C. Peradilan Umum
D. Sidang Disiplin
12. Profesi Kepolisian adalah Profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik di bidang operasional serta di bidang apa? Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup Profesi kepolisian :
A. Bidang Intelektual
B. Bidang pembinaan
C. Bidang Kemampuan
D. Bidang jasa serta agama
13. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada bawahannya diatur dalam pasal berapa Peraturan Kapolri No. Pol : 07 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri
A. Pasal 9 ayat (1)
B. Pasal 9 ayat ( 2 )
C. Pasal 7 ayat ( 1)
D. Pasal 7 ayat ( 2 )
14. Sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologi dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk etika apa :
A. Etika Kelembagaan
B. Etika Kenegaraan
C. Etika kepribadian
D. Etika Hubungan dengan masyarakat
15. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui :
A. Keteladanan
B. Kecermatan
C. Kemampuan
D. Ketegasan
16. Sikap moral anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai ummat beragama termasuk dalam etika apa :
A. Etika Hubungan dengan masyarakat
B. Etika Kelembagaan
C. Etika Kenegaraan
D. Etika Kepribadian
17. Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk dilingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan :
A. Tindak Pidana Umum
B. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
C. Pelanggaran Disiplin
D. A, b, c benar semua
18. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi :
A. Etika Kepribadian dan Etika Kenegaraan
B. Etika Kelembagaan
C. Etika hubungan dengan masyarakat
D. A, b, c benar semua
19. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara cepat dan paling lambat berapa hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan :
A. 30 (Tiga Puluh ) hari kerja
B. 20 ( Dua Puluh ) hari kerja
C. 21 ( Dua puluh satu) hari kerja
D. 25 ( Dua puluh lima ) hari kerja
20. Salah satu hak terperiksa sebelum dan sesudah pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain, kecuali :
A. Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang
B. Menerima salinan putusan sidang 1 ( satu) hari setelah putusan dibacakan
C. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang
D. Memenuhi panggilan serta menghadiri sidang.
21. Anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana, kemudian diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum berapa bulankah, yang telah berkekuatan hukum tetap direkomendasikan oleh anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.
A. 6 ( enam ) bulan
B. 10 ( sepuluh ) Bulan
C. 3 (tiga ) bulan
D. 1 ( satu) tahun
22. Setiap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 11, sanksi Kode Etik Profesi Polri bersifat:
A. Hukuman Denda
B. Hukuman Materil
C. Hukuman pemecatan dari Dinas Polri
D. Hukuman Moral
23. Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada tingkat Polda yang berpangkat Pama adalah :
A. Kapolda
B. Waka Polda
C. Irwasda
D. Kabid Propam
24. Penjatuhan hukuman Disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menghapuskan :
A. Tuntutan Hakim
B. Tuntutan Tata Usaha
C. Tuntutan Pidana
D. Tuntutan Jaksa Umum
25. Setiap adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, kemudian yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang, apakah dapat diputuskan tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan :
A. Tidak dapat diputuskan
B. Dapat diputuskan
C. Menunggu yang bersangkutan
D. Diputuskan perkara tersebut
26. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin anggota Polri adalah :
A. Hakim langsung
B. Jaksa langsung
C. Auditor militer
D. Ankum
27. Pejabat Kepolisian Negara. Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan apa ?
A. Kemampuan Profesi
B. Keterampilan Profesi
C. Kecerdasan Profesi
D. A dan b serta c salah semua
28. Serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina ,yang langsung dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk dalam kategori apa :
A. Hukuman disiplin
B. Tindakan disiplin
C. Tindakan ankum
D. Hukuman ankum
29. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ,melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ,apabila :
A. Meninggalkan tugasnya secara tidak syah dalam waktu lebih dari 25 hari kerja secara berturut-turut.
B. Meninggalkan tugasnya secara tidak syah dalam waktu lebih dari 28 hari kerja secara berturut-turut.
C. Meninggalkan tugasnya secara tidak s/ah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.
D. Meninggalkan tugasnya secara tidak syah dalam waktu lebih dari 29 hari kerja
30. Dalam Persidangan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ada bentuk/ denah yaitu :
A. Bentuk U dan bentuk L
B. Bentuk U dan bentuk V
C. Bentuk U dan Bentuk sejajar
D. Bentuk U dan Bentuk segaris
31. Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada tingkat Polda yang berpangkat Pamen adalah :
A. KAPOLDA
B. Waka Polda
C. Irwasda
D. Kabid Propam
32. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga keras telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan dikenakan sanksi administratif berupa, kecuali :
A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
B. Kewajiban agar untuk meminta maaf secara terbatas atau secara langsung
C. Penempatan ditempat khusus
D. Kewajiban gar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, serta pelanggar dinyatakan tidak layak lagi menjalankan profesi/fungsi kepolisian.
33. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan :
A. Pancasila
B. Catur prasetya
C. Tribrata
D. Kode Etik Profesi Polri
34. Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya anggota Polri yang melakukan pelanggaran diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dan pemberhentian dengan hormat (PDH) diajukan oleh Ketua Komisi Kepada Kasatker atau Kasatwil terperiksa paling lambat sampai berapa hari sejak putusan sidang dibacakan :
A. 6 ( enam ) hari
B. 8 ( Delapan ) hari
C. 10 ( Sepuluh ) hari
D. 12 ( Dua belas ) hari
35. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral berupa :
A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
B. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan terpuji
C. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan amoral
D. Jawaban a, b, c salah semua
36. Sejak kapan tugas dan tanggung jawab Komisi Kode Etik Profesi Polri dinyatakan telah berakhir :
A. Penyerahan hasil putusan sidang diserahkan Ke Kapolda
B. Penyerahan hasil putusan sidang diserahkan Ke Kabid Propam
C. Penyerahan hasil Putusan sidang diserahkan ke Karo Pers
D. Penyerahan hasil putusan sidang Kepada pejabat yang membentuk
37. Putusan sidang komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bersifat apa?
A. Bersifat Kumulatif
B. Bersifat Alternatif
C. Bersifat final
D. Bersifat Kwantitatif
38. Apakah pengertian Tour Of Duty Dalam pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor Polisi 7 tahun 2005 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
A. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda
B. Dipindahkan tugas ke Wilayah yang berbeda
C. Pemberhentian tidak dengan hormat
D. Pemberhentian dengan hormat
39. Sanksi moral sesuai pasal 11 ayat 2 huruf (a),(b)/(c) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri bersifat apa :
A. Bersifat mutlak
B. Bersifat Mengikat
C. Bersifat mutlak dan mengikat
D. Bersifat alternatif
40. Sikap moral anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk dalam Etika apa :
A. Etika hubungan dengan masyarakat
B. Etika Kenegaraan
C. Etika Kepribadian
D. Etika Kelembagaan
41. Setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dikenakan sanksi moral sesuai pasal 11 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor Polisi 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, ada berapa sanksi moral peraturan tersebut :
A. 4 ( empat ) sanksi
B. 3 ( tiga ) sanksi
C. 2 ( dua ) sanksi
D. 1 ( satu ) sanksi
42. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
A. Melakukan tindak pidana
B. Melakukan Pelanggaran
C. Meninggalkan tugas atau hal lain
D. Semuanya benar
43. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (Tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri melalui sidang apa:
A. Sidang disiplin
B. Sidang Komisi Kode Etik
C. Sidang Militer
D. Sidang Tata Usaha
44. Norma-norma atau aturan-aturan yang- merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang ,atau tidak patut dilakukan anggota Polri termasuk dalam kategori apa :
A. Peraturan Disiplin
B. Peraturan Kode Etik Profesi Polri
C. Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003
D. Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003
45. Pelanggaran Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri dikenakan sanksi/hukuman terdiri dan berapa jenis hukuman
A. 8 ( delapan ) jenis hukurnan
B. 7 ( tujuh ) jenis hukuman
C. 6 ( enam ) jenis hukuman
D. 5 ( Lima ) jenis hukuman
46. Memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan serta tidak melakukan pertemuan diluar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara termasuk dalam Etika apa :
A. Etika Kenegaraan
B. Etika Kepribadian
C. Etika Kelembagaan
D. Etika Hubungan dengan masyarakat
47. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud nyata amal ibadahnya termasuk dalam etika apa:
A. Etika Kenegaraan
B. Etika Kepribadian
C. Etika Kelembagaan
D. Etik hubungan dengan masyarakat
48. Apakah pengertian Tour Or Area Dalam pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor Polisi 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri?
A. Pemberhentian tidak dengan hormat
B. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda
C. Pemberhentian dengan hormat
D. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda
49. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat ( PDH ) kecuali :
A. Mencapai batas usia
B. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas
C. Gugur/tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
D. Meninggalkan tugasnya secara tidak syah
50. Apabila terjadi pelanggaran Kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang apa :
A. Sidang Disiplin
B. Sidang Peradilan Umum
C. Sidang Kode Etik Profesi Polri
D. Sidang Disiplin atau sidang Kode Etik Profesi Polri
5l. Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat berapa hari setelah menerima salinan putusan dari sidang?
A. 7 ( tujuh) hari
B. 9 ( Sembilan ) hari
C. 10 ( sepuluh) hari
D. 11 ( sebelas ) hari
52. Sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjungi tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya termasuk dalam etika apa :
A. Etika Kenegaraan
B. Etika Kelembagaan
C. Etika Kepribadian
D. Etika Hubungan dengan masyarakat
53. Setiap anggota Polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui ……. Untuk melaksanakan …….. Cara-cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasinya termasuk dalam etika apa?
A. Etika Kelembagaan
B. Etika Kenegaraan
C. Etika Kepribadian
D. Etika Hubungan dengan masyarakat
54. Siapakah sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Perwira menengah Polri pada tingkat Mabes Polri:
A. Kapolri
B. Waka Polri
C, Irwasum Polri
D. Kadiv Propam Polri
55. Menjunjung tinggi pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam Etika apa ?
A. Etika Kenegaraan
B. Etika Kelembagaan
C. Etika Kepribadian
D. Etika Hubungan dengan masyarakat
56 Siapakah sebagai Ketua Komisi Untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Bintara pada tingkat Polda :
A. Kapolda
B. Waka Polda
C. Irwasda
D. Kabid Propam
57. Bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara yang dimaksud sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya termasuk dalam Etika apa?
A. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
B. Etika Kepribadian
C. Etika Kenegaraan
D. Etika Kelembagaan
58. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diumumkan kepada :
A. Ankum
B. Atasan Ankum
C. Khalayak ramai/ masyarakat
D. Salah semua
59. Sikap moral anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai ummat beragama termasuk dalam Etika apa?
A. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
B. Etika Kelembagaan
C. Etika Kenegaraan
D. Etika Kepribadian
60. Dalam melaksanakan tugas Komisi dan pengembang fungsi Profesi dan pengamanan (Propam) bekerja dengan prinsip :
A. Prinsip pra duga bersalah
B. Prinsip pra duga tak bersalah
C. Prinsip mencari kesalahan anggota Polri
D. Salah semua
61. Salah satu perbuatan tercela bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia adalah :
A. Bersikap tanggap dan tegas
B. Bersikap kalem dan cuek
C. Bersikap diam
D. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat
62. Pejabat yang berwenang memberhentikan dari dinas Aktif bagi anggota Polri yang berpangkat Komisaris Besar Polisi ( KOMBES POL ) atau yang lebih tinggi merupakan wewenang :
A. Presiden RI
B. Kapolri
C. DPR
D. MPR
63. Gugurnya penjatuhan hukuman disiplin kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, karena si pelanggar :
A. Menjalani pidana penjara
B. Melarikan diri dari Kesatuan
C. Meninggal dunia
D. Tugas keluar Negeri
64. Pejabat yang berwenang memberhentikan dari dinas Aktif bagi anggota Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih tinggi merupakan wewenang:
A. Kapolri
B. Waka Polri
C. Irwasum Polri
D. Kadiv Propam Polri
65. Pengajuan surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum dapat diajukan kepada :
A. Bidang Pembinaan Hukum
B. Atasan Ankum
C. Kabid Propam
D. Kasubbid Provos
66. Memberikan pelayanan secepatnya terhadap pelapor atau korban tanpa berbelit-belit adalah termasuk :
A. Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit.
B. Mendahulukan pelayanan terhadap yang dikenal dan menyepelekan yang belum dikenal.
C. Menerima cepat laporannya.
D. Menunggu keputusan pimpinan.
67. Penuntut tindak pidana di peradilan umum terhadap anggota Polri yang melakukan kejahatan dilakukan oleh :
A. Perwira penuntut perkara
B. Ankum (atasan yang berhak menghukum)
C. Jaksa Penuntut Umum ( JPU )
D. Provos Polri
58. Penjatuhan hukuman disiplin dalam bentuk penempatan di tempat khusus paling lama 21 ( dua puiuh satu ) hari dan diperberat maksimal 7 ( tujuh ) hari, jika dilakukan anggota
A. Kondisi siaga
B. Melaksanakan Ops khusus Kepolisian
C. Negara/daerah tugas dalam keadaan darurat
D. Negara dalam keadaan aman dan damai
69. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam atau …… seorang anggota Polri yang sedang tidak bertugas ………… yang selalu siap ………… sehingga merupakan perbuatan yang terhormat apabila kepadanya mengenyampingkan hak waktu istirahat atau hari libur dan mengutamakan panggilan tugas :
A. Memberikan pelayanan pada saat diperlukan
B. Memberikan pelayanan selama ……
C. Memberikan …..
D. Memberikan pelayanan atas adanya permintaan dari seseorang
70. Bila perbuatan Anggota Polri yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku disebut :
A. Melanggar peraturan
B. Keluar dari rel
C. Menyimpang dari prosedur tugas
D. Menyimpang dari prosedur tugas kepolisian
71. Setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan/menjatuhkan sanksi secara :
A. Secara alternative atau komulatif
B. Secara Komulatif
C. Secara kwantitatif
D. Secara Alternatif
72. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ……. Terpengaruh oleh istri/suami, anak dan orang-orang lain ……. Atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan termasuk dalam etika apa?
A. Etika
B. Etika Kepribadian
C. Etika Kelembagaan
D. Etika Hubungan dengan masyarakat
73. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku termasuk dalam etika apa ?
A. Etika Kelembagaan
B. Etika Kenegaraan
C. Etika Kepribadian
D. Etika Hubungan dengan masyarakat
74. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama adalah sikap dan tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang melalui tindakan kepolisian sehingga nyawanya dapat tertolong dapat disebut :
A. Tindakan pertama di TKP
B. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama.
C. Menangkap pelaku pada kesempatan pertama.
D. Memberikan pertolongan atas permintaan korban.
75. Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terperiksa dapat didampingi oleh siapa yang ditunjuk oleh diperiksa :
A. Keluarga terdekat
B. Jaksa Penuntut
C. Jaksa /advokasi dari umum
D. Anggota Polri yang yang bukan anggota komisi sidang
76. TRIBRATA telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu kata yang artinya sebagai berikut ;
A. Dua azas kewajiban *Kepolisian Negara RI yang dilambangkan dengan rantai.
B. Tiga azas kewajiban Kepolisian Negara RI yang dilambangkan bintang.
C. Tiga azas kewajiban Kepolisian Negara RI yang dilambangkan padi dan kapas
D. Dua azas kewajiban Kepolisian Negara RI yang dilambangkan beringin
77. Sebutkan salah satu makna yang terkandung dalam rumusan TRIBRATA antara lain :
A. Menunjuk Kepala Polisi sebagai lembaga maupun sebagai individu anggota polri.
B. Menunjuk atas langsung sebagai Kepala Polisi sebagai lembaga maupun sebagai individu anggota polri.
C. ……. Maupun sebagai individu anggota Polri
D. Menunjuk Presiden sebagai lembaga maupun sebagai individu anggota Polri
78. Sebagai pelindung, memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang merasa ……….. Tanpa perbedaan perlakuan tercamtum dalam BRATA berapa?
A. BRATA I
B. BRATA II
C. BRATA III
D. A, B, C dan D salah semua
79. Rumusan TRIBRATA baru hakekat makna yang menggambarkan dimensi Yang semula hanya 3 (tiga) dimensi sekarang dikembangkan menjadi berapa dimensi.
A. 4 ( Empat ) Dimensi
B. 5 ( lima ) Dimensi
C. 6 ( Enam) Dimensi
D. 7 ( tujuh ) Dimensi
80. TRIBRATA dalam makna baru secara resmi diberlakukan di seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol berapa ?
A. No. Pol. : Kep/ 15 / VI / 2002 tanggal 24 Juni 2002
B. No. Pol. : Kep/ 16 / VI / 2002 tanggal 24 Juni 2002
C. No. Pol. : Kep/ 17 / VI / 2002 tanggal 24 Juni 2002
D. No. Pol. : Kep/ 18 / VI / 2002 tanggal 24 Juni 2002
81. BRATA pertama yaitu Kami Polisi Indonesia berbakti Kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung makna antara lain :
A. Pernyataan setiap individu Polri sebagai insan utama
B. Pernyataan setiap individu Polri sebagai Yana Sana Darma
C. Pernyataan setiap individu Polri sebagai hamba-Nya
D. Pernyataan setiap individu Polri sebagai hamba Tuhan
82. Mengandung nilai-nilai …… sebagai perekat bangsa Indonesia yang harus dibela dan dipertahankan keutuhannya ………
A. BRATA KE 4
B. BRATA KE 3
C. BRATA KE 2
D. BRATA KE 1
83. Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945 mengandung makna ……
A. ……… untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ……
B. ……… tugasnya kepada atasan Ankum
C. Kesanggupan anggota Polri untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasa.
D. Semuanya salah.
E. brata ke 2

84. BRATA ketiga yaitu kami Polisi Indonesia senantiasa melindungi, mengayomi masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban mengandung makna salah satunya adalah ?
A. Masyarakat menjadi beban pengabdian Polri.
B. Masyarakat menjadi kendala pengabdian Polri
C. Masyarakat menjadi sentral/pusat pengabdian Polri
D. Masyarakat menjadi penguasa pusat pengabdian Polri
85. Anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tentram dan damai mengandung makna yaitu ……..
A. Selaku penegak hukum.
B. Selaku pelayan
C. Selaku pengayom
D. Selaku pelindung
86. Anggota Polri yang dalam setiap langkah pengabdiannya dilakukan secara ….. Beretika, sopan, ramah dan proporsional terkandung makna ……..
A. Selaku pelayan.
B. Selaku pelindung
C. Selaku pengayom
D. Selaku penegak hukum
87. Kedudukan TRIBRATA yang kita telah mengenal TRIBRATA yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi anggota kepolisian ….…….. Anggota Polri itu sendiri dalam mengemban tugasnya …….
A. Tanggal 1 Juli 1945.
B. Tanggal 1 Juli 1950
C. Tanggal 1 Juli 1955
D. Tanggal 1 Juli 1960
88. Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin dan ditempatkan di tempat khusus paling lama : (peraturan pemerintah RI No. 2 Pasal 9)
A. 21 hari.
B. 14 hari
C. 7 hari
D. 10 hari
89. Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang kepada pejabat Polri yang berwenang tentang telah atau sedang diduga terjadi pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik polri disebut :
A. Surat pengaduan
B. Laporan tuntas
C. Laporan
D. Semuanya
90. Anggota Polri berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan:
A. Rela berkorban harta untuk bangsa dan negara
B. Rela ditempatkan dan ….. Dimana saja
C. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia
D. Rela berkorban demi kepentingan pribadi
91. Pemberitahuan …… :
A. Laporan Polisi
B. Surat pengaduan
C. Laporan khusus
D. Laporan tuntas
92. Seseorang / orang yang memiliki ……..yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi ………
A. Saksi Mankota
B. Saksi korban
C. Saksi mata
D. Saksi ahli
93. Setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan suatu perkara pelanggaran/kejahatan disebut apa?
A. Terperiksa
B. Saksi
C. Korban
D. Pendamping/advokat
94. Penanganan Pelanggaran………
A. Atasan terperiksa kepada ….
B. Permintaan…..
C. Bawahan terperiksa…..
D. Semuanya benar
95. Sebutkan salah satu kewajiban terperiksa pada saat melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah:
A. Melakukan negosiasi terhadap Komisi
B. Melarikan diri/mangkir
C. Memenuhi semua panggilan
D. Salah semuanya
96. Sebutkan salah satu kewajiban anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan peraturan Kapolri No. Pol….08 Tahun 2006
A. Mengajukan pertanyaan kepada terperiksa, saksi dan ahli untuk kepentingan pemeriksaan
B. Mengajukan …..
C. Mengajukan saran kepada terperiksa
D. Salah semuanya

1 komentar:

prima deski on 20 Januari 2014 05.44 mengatakan...

Nice info ANDIADHE,,
moga blog nya makin maju terus,,

Poskan Komentar

 

ANDIADHE. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com