Minggu, 13 Maret 2011

kumpulan soal ujian secapa polri : 02. Profesi & Etika Kepolisian


SOAL – SOAL UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG MENGATUR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBIJK INDONESIA DIATUR DALAM
A. PP NO 4 TAHUN 2003
B. PP NO 3 TAHUR 2003
C. PP NO 2 TAHUN 2003
D. PP NO 1 TAHUN 2003
2. UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOESIA ADALAH :
A. UNDANG - UNDANG NO 2 TAHUN 2000
B. UNDANG - UNDANG NO 2 TAHUN 2002
C. UNDANG - UNDANG NO 2 TAHUN 2001
D. UNDANG - UNDANG NO 2 TAHUN 1997
3. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN 11NDANG-UNDANG MEMILIKI WEWENANG UMUM KEPOLISIAN DISEBUT DENGAN :
A. ANGGOTA KEPOLJSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
B. PERSONIL KEPOLISIAN ENGARA REPUBLIK INDONESIA
C. PHABAT KEPOLISIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
D. PERSONIL DAN PEJABAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
4. PEJABAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIANGKAT OLEH KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SYARAT KEPANGKATAN DAN DIBERI WEWENANG TERTENTU DALAM MELAKUKAN DALAM MELAKUKAN TUGAS PENYIDIKAN YANG DIATUR DALAM UNDANG - UNDANG DISEBUT DENGAN :
A, PENYIDIK
B. PENYELIDIK
C. PENYIDIK PEMBANTU
D. PENYIDIKAN

5. TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN MELIPUTI :
A. MENEGAKKAN HUKUM, MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
B. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN MENEGAKKAN HUKUM.
C. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
D. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA.
6. SESUAI PASAL 20 UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN DIJELASKAN BAHWA PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERDIRI ATAS :
A. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PHL
B. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEGAWAI LAINNYA.
C. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PENGAWAI NEGERI SIPIL DAN YANG AKAN PENSIUN.
D. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
7. BATAS USIA PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIATUR SEBAGAI BERIKUT :
A. 58 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG BILA DIPERLUKAN
B. 58 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG APABILA MEMILIKI BINTANG JASA
C. 58 TAHUN DAN BAGI YANG MEMILIKI LATIHAN KHUSUS DAN SANGAT DIBUTUHKAN DALAM TUGAS KEPOLISIAN DAPAT DIPERTAHANKAN SAMPAI DENGAN 60 TAHUN.
D. 58 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG APABILA MEMILIKI KONDISI DAN KEPRIBADIAN YANG BAIK.
8. PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH PEJABAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DISELESAIKAN OLEH :
A. ANKUMNYA MASING - MASING MELALUI SIDANG.
B. KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
C SIDANG DISIPLIN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
D. BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN ( PROPAM ).
9. LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL YANG DISEBUT DENGAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL BERKEDUDUKAN DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA :
A. PRESIDEN.
B. KAPOLRI.
C. PRESIDEN DAN KAPOLRI.
D. DPR DAN KAPOLRI
10. PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DIMULAI DENGAN ADANYA LAPORAN DAN PENGADUAN YANG DIAJUKAN OLEH :
A. MASYARAKAT DAN ANGGOTA POLRI.
B. MASYARAKAT, ANGGOTA POLRI DAN SUMBER LAIN YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.
C. MASYARAKAT MELALUI SURAT ( TERTULIS )
D. ANGGOTA POLRI DAN SUMBER LAIN YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN,
11. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT APABILA :
A. BERMOHON UNTUK PENSIUN DINI.
B. TIDAK MENCAPAI BATAS USIA MAKSIMUM.
C. TIDAK MEMENUHI SYARAT JASMANI DAN / ATAU ROHANI.
D. TERSANGKUT DALAM PERKARA PIDANA.
12. WEWENANG MEMBERHENTIKAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK DILAKUKAN OLEH :
A. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PANGKAT KOMISARIS BESAR POLISI:
B. PRESIDEN MULAI DARI PANGKAT AKBP SAMPAI JENDERAL POLISI
C. KAPOLRI UNTUK PANGKAT AKBP ATAU YANG LEBIH-RENDAH.
D. KAPOLDA UNTUK PANGKAT KOMPOL DAN AKBP.
13. SERANGKAIAN TEGURAN LISAN DAN / ATAU TINDAKAN FISIK YANG BERSIFAT MEMBINA, YANG DIBUTUHKAN SECARA LANGSUNG KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DISEBUT :
A. TINDAKAN DISIPLIN:
B. PELANGGARAN PERATURAN DISIPLIN.
C. HUKUMAN DISIPLIN.
D. PUTUSAN SIDANG DISIPLIN.
14. SALAH SATU HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN KEPADA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN YAITU :
A. PENUNDAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PALING LAMA 2 TAHUN.
B. MUTASI YANG BERSIFAT DEMOSI.
C. TEGURAN SECARA LISAN.
D. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI.
15. PEJABAT YANG BERWENANG MEN3ATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN ADALAH :
A. KABID PROPAM.
B. KABID ANKUM DAN KABID PROPAM.
C. ANKUM, DAN/ATAU ATASAN ANKUM.
D. SELURUH PEJABAT UTAMA POLDA.
16. PUTUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA REKOMENDASI UNTUK DAPAT ATAU TIDAKNYA DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT ATAU DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI (PTDH DAN PDH) DIAJUKAN OLEH KETUA KOMISI KEPALA KESATUAN TERPERIKSA PALING LAMBAT :
A. 6 ( ENAM ) HARI SEJAK PUTUSAN SIDANG DIBACAKAN.
B. 14 ( EMPAT BELAS ) HARI SEJAK PUTUSAN SIDANG DIBACAKAN
C. 8 ( DELAPAN ) HARI SERAH MENGAJUKAN KEBERATAN.
D. 8 ( DELAPAN ) HARI SE3AK PUTUSAN SIDANG DIBACAKAN,
17. TERSANGKA ATAU TERDAKWA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERHAK MENDAPATKAN BANTUAN PADA :
A. SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN.
B. HANYA PADA TINGKAT PENUNTUTAN SAJA.
C. TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRI DAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA.
D. SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN.
18. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SENANTIASA. KECUALI :
A. MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK.
B. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA SELEKTIF PRIORITAS.
C. TIDAK MEMBEBANI BIAYA KECUALI DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.
D. TIDAK MENGENAL WAKTU ISTIRAHAT SELAMA 24 JAM, ATAU TIDAK MENGENAL HARI LIBUR.
19. PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ADA ADALAH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIBANTU OLEH, KECUALI :
A. KEPOLISIAN KHUSUS
B. PERSONIL POLRI, PNS DAN KLUB MOTOR LALU LINTAS
C. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
D. BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWA-KARSA
20. SETIAP PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKENAKAN SANKSI MORAL BERUPA :
A. KEWAJIBAN PELANGGAR UNTUK MENGIKUTI PEMBINAAN ULANG PROFESI.
B. SIDANG DISIPLIN.
C. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT PALING LAMA 1 ( SATU ) PERIODE
D. DI TEMPAT PADA TEMPAT KHUSUS SELAMAT 7 (TUJUH ) HARI.

I. PILIH PERNYATAAN (B – S) DI BAWAH INI
1.B – S Dasar hukum tentang pelaksanaan Kode Etik Profess Polri adalah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 2 tahun 2002.
2.B – S Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.
3.B – S Kode Etik Profesi Polri mengatur tentang ruang lingkup etika
kepribadian etika kenegaraan , etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat khusus etika kenegaraan adalah mengatur sikap moral anggota Polri terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.
4.B – S Etika kepribadian adalah sikap moral setiap anggota poiri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.
5.B – S Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan Konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
6.B – S Etika dalam hubungan dengan masyarakat oleh sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
7.B – S Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2006.
8.B – S Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Kapolri No. 8 Tahun 2006
9.B – S Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam kesatuan yang sama dan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Skep Kumpling maka kepadanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang disiplin
10.B – S Suatu bidang pekerjaan yang dilandasi ……. keterampilan, kejuruan untuk terselenggaranya tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut Profesi Kepolisian.
11.B – S Etika Profesi Kepolisian adalah merupakan krestalisasi nilai Tribrata dan catur Pra setia yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi Etika Pengabdian, Etika Kelembagaan dan Etika Kenegaraan serta Etika dalam hubungan masyarakat.
12.B – S Anggota Kepolisian Negara RI yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disidangkan dan dijatuhi hukuman melalui Sidang Disiplin
13.B – S Anggota Polri yang dalam pelaksanaan tugasnya sering bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat, perbuatan tersebut merupakan suatu sikap yang tanggap dan tegas
14.B – S Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia adalah merupakan sebagai wujud pengabdian tertinggi selaku Anggota Polri yang berbakti kepada nusa dan bangsa
15.B – S Hukuman disiplin bagi Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin adalah hasil dari pada Sidang Komisi yang dilaksanakan oleh angkumnya
16.B – S Seorang Anggota Polri yang diperiksa dalam persidangan terperiksa karena melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi dapat didampingi oleh pendamping/ pengacara diluar instiusi Polri.
17.B – S Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
18.B – S Setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut dapat diproses melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi
19.B – S Pimpinan dalam mengambil keputusan tidak perlu mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait/bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.
20.B – S Pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan manajemen yang tinggi dan handal sebagaimana bunyi pasal 31 Undang-Undang No. 2 tahun 2002
21.B – S Dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang tanpa dihadiri Terperiksa, (In Absensia) Komisi dalam sidangnya tetap dapat menjatuhkan putusan terhadap terperiksa
22.B – S Salah satu hak seorang anggota Polri yang duduk selaku Terperiksa dalam Sidang Komisi Kode Etik dalam putusan yang dijatuhkan kepadanya berhak mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dalam batas waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh hari) setelah menerima putusan Sidang
23.B – S Pembinaan kemampuan Profesi pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan Etika Profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang tehnik Kepolisian melalui pendidikan pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 34 Ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2002
24.B – S Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 35 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002
25.B – S Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila mencapai bates usia pension, pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas, tidak memenuhi syarat jasmani dan rohani dan atau gugur, tewas atau hilang dalam tugas.
26.B – S Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu hari kerja sejak sidang komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan ).
27.B – S Putusan sanksi administrasi dijatuhkan oleh komisi kepada terperiksa untuk direkomendasikan yang diajukan oleh ketua Komisi kepada yang membentuk komisi paling lambat 12 hari sejak putusan dibacakan
28.B – S Yang dapat membentuk Komisi Kode Etik Polri di tingkat Polres dalam rangka menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan seorang bintara adalah kepala kesatuan pelanggar
29.B – S Kode Etik Profesi dan Organisasi tata kerja komisi Kode Etik Profesi Polri dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 dan No. 9 Tahun 2006.
30.B – S Yang berhak menyidangkan bagi perwira yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ditingkat Polres / Polresta adalah Kapolres
31.B – S Setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri penyelesaianya dapat diputuskan oleh angkum melalui sidang komisi Kode Etik Profesi Polri.
32.B – S Sanksi bagi pelanggaran Kode Etik profesi Polri diwujudkan dalam bentuk hukuman badan atau hukuman kurungan.
33.B – S Tingkah laku atau perbuatan yang mencerminkan kepribadian setiap anggota Polri yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan prilakunya dapat menjadi tauladan bagi keluarga dan masyarakat serta menghindari prilaku yang menyimpang disebut etika dalam hubungan dengan masyarakat.
34.B – S Polri dalam sistem pemerintahan merupakan 'salah satu alat Negara tugasnya membantu presiden dalam hal menciptakan keamanan dalam negeri melalui tugas pokoknya disebut etika kelembagaan.
35.B – S Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang komisi kode etik setelah terperiksa mendapatkan putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan penjatuhan hukuman minimal 3 bulan dan atau menurut pertimbangan pimpinan yang bersangkutan tidak layak lagi menjalankan Profesi Kepolisian.
36.B – S Anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman berupa penempatan di tempat khusus selama 21 (dua puluh satu hari) oleh komisi Kode Etik Profesi Polri
37.B – S Sebagai anggota Polri dalam mengembang profesi kepolisian dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu menghadapi tantangan, perjuangan dan perubahan yang kadangkala tugas tersebut sering dihadapkan dengan resiko baik terhadap diri maupun kesatuan maka prinsip yang harus kita pegang adalah tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban. Walaupun terpaksa mengakibatkan pengorbanan terhadap diri kita disebut rela berkorban jiwa raga untuk Bangsa sebagai wujud Pengabdian.
38.B – S Yang dimaksud dengan mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia adalah setiap anggota Polri yang merupakan anak bangsa dalam mengembang profesi kepolisian terpanggil dari hati nuraninya untuk meluruhkan Indonesia bersama segenap komponen bangsa Indonesia di tengah pergaulan antar bangsa di dunia
39.B – S Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yang sedang menangani perkara maka semua hal yang menyangkut dengan proses penyidikan perkara sebaiknya dilaksanakan diruang pemeriksaan yang resmi dan pembicaraan yang dilakukan hanya berhubungan dengan penyidikan.
40.B – S Dalam melaksanakan tugas dan profesi selaku penyidik tidak dibenarkan mempertontongkan teknik dan taktik kepolisian seperti tata cara penangkapan, penggeledahan / pengejaran tersangka apalagi hanya bertujuan untuk menonjolkan diri petugas yang menangkap.
41.B – S Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mana diatur dalam undang-undang khususnya dalam menangani barang-barang sitaan yang terkait dengan perkara maka harus disadari bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang lain sehingga tidak dibenarkan untuk memanfaatkan dan memakai dan harus tetap bertanggung jawab dalam keaslian barang-barang tersebut selama dalam penguasaanya, hal ini menunjukkan penanganan barang bukti.
42.B – S Bahwa didalam pelaksanaan tugas Polri harus berpedoman hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tata krama, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perkara yang dihadapinya sehingga memberikan suatu kepastian dan ketenangan bagi masyarakat ,hal ini adalah prilaku yang tidak menimbulkan penderitaan dan penyalahgunaan wewenang
43.B – S Sebagai alat negara penegak hukum dalam melaksanakan tugas maka tidak bersikap mau benar sendiri dan merasa paling berhak menentukan tetapi harus juga mendengar pendapat rekan penegak hukum lainnya namun tetap berpedoman kepada undang-undang dan aturan yang berlaku, selain itu kita dengan aparat penegak hukum lainnya adalah sejajar (hakim, jaksa, pengacara).
44.B – S Memberikan pelayan terbaik, dimaksudkan disini adalah member ikan pelayan kepada masyarakat serta ikhlas dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana serta tidak bersikap masa bodoh atau bersikap apatis/mendiamkan adanya harapan masyarakat..
45.B – S Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama adalah sikap dan tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang melalui tindakan kepolisian sehingga nyawanya dapat tertolong.
46.B – S Dalam kondisi apapun Polri wajib memberikan pertolongan terhadap masyarakat yang membutuhkan tanpa melihat wilayah hukum dan menyerahkan kasusnya ke satwil setempat yang disesuaikan dengan kemampuannya, hal ini dimaksud boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat
47.B – S Adalah tetap berpegang teguh kepada aturan tanpa menghendaki pamrih dari pihak masyarakat yang ditolong, adalah sangat tidak etis apabila masyarakat yang ditolong merasa kata-kata atau tingkah laku pemeriksa mengisyaratkan minta imbalan, apalagi mencari alasan-alasan yang membuat masyarakat terpaksa memberikan imbalan.
48.B – S Memegang teguh rahasia sesuatu dimaksudkan disini adalah memegang teguh rahasia jabatan terhadap pihak tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, proses penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
49.B – S Selalu berprilaku yang terpuji dalam mewujudkan sikap perbuatan dalam melindungi mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dianggap sangat baik.
50.B – S Yang dimaksud perbuatan tercelah adalah suatu perbuatan yang dianggap kurang layak / tidak bisa diterima oleh pihak lain karena dianggap melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma adat. Norma sopan santun, norma kesusilaan dan norma hukum.
51.B – S Pemberhentian anggota Kepolisian Negara republik Indonesia baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat diatur didalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2003
52.B – S Komisi Kode Etik Polri adalah terdiri dari ketua Komisi, wakil ketua komisi, sekertaris komisi dan 2 (dua) anggota komisi ditambah anggota cadangan.
53.B – S Apabila seorang anggota Polri meninggalkan tugasnya lebih dari 30 (tiga puluh hari) kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tanpa seizin pimpinannya kepadanya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh anqkumnya melaiui sidang disiplin
54.B – S Setiap atasan dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku yang asal bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan yang diberikan pada bawahannya.
55.B – S Yang berwenang memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berpangkat perwira pertama pada tingkat Polres adalah Kapolres selaku yang membentuk komisi
56.B – S Didaiam persidangan Komisi Kode Etik Profesi 'Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat 2 ( dua ) bentuk atau dena Sidang yaitu
57.B – S Setiap personil Polri yang mengemban profesi tertentu serta mempunyai tanggung jawab perlu dijaga prilakunya / tindakannya, dan tindakannya harus sesuai dengan peraturan yang rnengikatn'/a sehubungan dengan profesinya , maka kode etik profesi diperlukan
58.B – S Aspek yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi adalah terdiri dari aspek profesionalisme aspek akuntabilitas ,aspek mampu memegang rahasia dan aspek tidak tergantung (netral)
59.B – S Memperlakukan sesama anggota sebagai subjek yang ditandai oleh pengakuan atau hak dan kewajiban yang sama, serta mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum adalah termasuk dalam etika kelembagaan .
60.B – S Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi bangsa dan negara , serta menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas adalah merupakan bagian dalam etika kepribadian.
61.B – S Sidang komisi Kode Etik Polri tidak dapat memberikan putusan terperiksa jika tidak nadir dalam persidangan .
62.B – S Pendamping adalah seorang anggota Polri yang bukan anggota komisi ataupun sebagai saksi yang diajukan oleh terperiksa untuk memberikan dukungan.
63.B – S Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa / tersangka
64.B – S ................................................................................................................

65.B – S Kepala Bidang Profesi dan pengamanan (Kabid Progam) sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Bintara Polri
66.B – S Salah satu sanksi Moral dalam Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa Tour Of Duty adalah dipindahkan tugas ke jabatan yang sama
67.B – S Salah satu sanksi Moral dalam Komisi Kede EtIK Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa Tour Of Area sdalah dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda
68.B – S Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negera Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi sidang disiplin dan peradilan umum
69.B – S Salah satu hak terperiksa sebelum dan sesudah pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memenuhi panggilan serta menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Komisi dan anggota Komisi.
70.B – S Salah satu kewajiban terperiksa sebelum dan sesudah pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang serta menerima salinan putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan
71.B – S Meninggalkan tugasnya secara tidak syah dalam waktu lebih dari 30 (tiga Puluh) hari kerja secara berturut-turut dapat dituntut sesuai pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor I tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri.
72.B – S Peraturan Pemerintah RI nomor 1 tahun 203 rentang pemberhentian anggota Polri pada pasal 12, 13 dan 14 serta pasal 13 Peraturan Pemerintan RI Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin anggota Polri tidak dapat disidangkan melalui Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
73.B – S Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dikenakan sanksi moral yang terdiri 7 (tujuh) macam sanksi salah satunyo berupa mutasi bersifat demosi.
74.B – S Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menghapus tuntutan pidana umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana umum.
75.B – S Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung adalah salah satu hukuman disiplin dalam peraturan pemerintah RJ Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri .

0 komentar:

Poskan Komentar

 

ANDIADHE. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com