Minggu, 13 Maret 2011

kumpulan soal ujian secapa polri : 01.Pengetahuan Umum


1. Operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dengan satuan-satuan tugas dari unsur kekuatan fungsi-fungsi ditingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan disebut Operasi:
a. Operasi Kepolisian.
b. Operasi Kepolisian Terpusat
c. Operasi Kewilayahan.
d. Semuanya benar:"
2. Operasi yang dikendalikan oleh Mabes Polri dengan satuan-satuan tugas dari kekuatan satuan, kewilayahan dengan BKO kekuatan fungsi-fungsi Mabes Polri disebut Operasi:
a. Operasi Kepolisian Terpusat.
b. Operasi Kepolisian Kewilayahan.
c. Operasi Kepolisian Kewilayahan Kendali Pusat.
d. Semuanya benar.
3. Operasi yang diselenggarakan oleh satuan Kewilayahan (Polda) dengan atau tanpa dukungan, kekuatan fungsi-fungsi Mabes Polri disebut Operasi:
a. Operasi Kepolisian Terpusat.
b. Operasi Kepolisian Kewilayahan.
c. Operasi Kepolisian Kendali Pusat.
d. Semuanya benar.
4. Dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian dikenal dua bentuk Operasi Kepolisian salah satu di antaranya ialah :
a. Operasi Terpusat!
b. Operasi Kepolisian Mandiri.
c. Operasi Kepolisian Kewilayahan.
d. Semuanya benar.
5. Kegiatan Operasional yang diselenggarakan oleh Polri bersama dengan Departemen/Instansi/Lembaga di luar Polri didalam negeri maupun diluar negeri dalam rangka mencapai target/sasaran yang ditetapkan bersama dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana operasi disebut bentuk Operasi :
a. Operasi Kepolisian kerjasama
b. Operasi Kendali Pusat.
c. Operasi Kepolisian Mandiri.
d. Semuanya benar

6. Operasi Kepolisian yang kegiatannya mengedepankan tindakan yang bersifat pencegahan, diarahkan / untuk mencegah dan mengeliminir dan berubahnya hakikat ancaman Kamtibmas dari ancaman potensial menjadi ancaman factual disebut Operasi :
a. Operasi kerjasama
b. Operasi Pcngamanan Kegiatan Masyarakat.
c. Operasi Pemeliharaan Keamanan.
d. Semuanya benar. .
7. Salah satu ciri Operasi Kepolisian adalah :
a. Operasi kerjasama.
b. Pelibatan personil disesuaikan dengan sasaran bobot dan ancaman, Alut yang digunakan serat personil yang dilibatkan dalam Operasi Polri ditetapkan secara tersendiri.
c. Operasi Pemeliharaan Keamanan.
d. Semuanya benar.
8. Kepala Perencana dan Pengendalian Operasi Kewilayahan sehari-hari dijabat oleh :
a. Kapolda.
b. Irwasda Polda.
c. Karo Ops Polda.
d. Semuanya benar.
9. Sebelum melaksanakan Operasi harus didahului dengan :
a. Pelatihan Operasi
b. Simulasi atau Tanya jawab.
c. Rapat Koordinasi
d. Semuanya benar.
10. Dalam membantu dan menyiapkan Min Ops dalam pelaksanaan Anev Operasi serta menyelenggarakan pekerjaan administrasi Operasi dan bertanggung jawab kepada Karo Ops yang dijabat oleh Kabag Bin Ops dalam Operas! Kepolisian Kewilayahan adalah tugas :
a. Kaposko Operasi,
b. Kaset Operasi
c. Kamin Operasi
d. Semuanya benar.
11. Dalam meminpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan tugas Operasi dan mengatur jadwal petugas, menyiapkan data/informasi Operasi Kepolisian Kewilayahan adalah tugas :
a. Kaposko Operasi.
b. Kaset Operasi,
c. Kamin Operasi,
d. Semuanya benar.
12. Pola Operas! Kepolsian sesuai dengan Skep/770/IX/2005 dapat dibagi menjadi:
a. 2 Pola Operasi
b. 3 Pola Operasi.
c. 5 Pola Operasi.
d. Semuanya benar.
13. Penggolongan Operasi Kepolisian sesuai dengan Skep/770/IX/2005 dapat dibagi menjadi:
a. 5 Golongan.
b. 3 Golongan.
c. 4 Golongan.
d. Semuanya benar.
14. Bentuk Operasi Kepolisian sesuai dengan Skep/770/IX/2005 dapat dibagi menjadi:
a. 5 Bentuk.
b. 2 Bentuk.
c. 4 Bentuk.
d. Semuanya benar.
15. Rencana Operasi Kewilayahan disusun oleh Karo Ops dan ditanda tangani oleh :
a. Karo Ops.
b. Waka Polda.
c. Kapolda.
d. Semuanya benar.
16. Salah satu tujuan diselenggarakannya Operasi Kepolisian adalah :
a. Merubah situasi yang sebelumnya dinilai atau kurang tertib tidak aman menjadi situasi yang tertib dan aman demi tegaknya hukum.
b. Kriminal tertentu yang meresahkan masyarakat.
c. Dapat mengurangi/menghilangkan keresahan masyarakat.
d. Agar situasi tetap aman dan terkendali.
17. Struktur Organisasi di Biro Opa dibagi menjadi 3 kabag yakni :
a. Kapusdal Ops, Kabag Binlat dan Kabag Bin Ops
b. Kapusdal Ops, Kabag Bindiklat dan Kabag Bin Ops.
c. Kapusdal Ops, Kabag Binlat dan Kasubbag Bin Ops.
d. Kapusdul Ops, Kabag Bin Ops dan Kusubbag Kcrnui Lnt.
18. Tugas pokok Kabag Binlat Biro Ops adalah :
a. Membantu pimpinan melaksanakan Operasi.
b. Membantu Pimpinan membina dan menyelenggarakan Manajemen pelatihan satuan dan pelatihan Pra Ops termasuk kerja pelatihan dalam rangka Operasi Kepolisian.
c. Pelaksanaan Operasi sepenuhnya memperhatikan pedoman dan batasan-batasan yang ditetapkan didalam rencana Operasi.
d. Menetapkan Pelatihan Operasi.
19. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi Operasional dan membuat laporan khusus yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang bersifat menonjol sebagai bahan masukan secara awal kepada pimpinan adalah salah satu tugas pokok :
a. Kabag Bin Ops Biro Ops.
b. Kabag Binlat Biro Ops.
c. Kapusdal Ops Biro Ops.
d. Kabag Bindiklat.
20. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang:
a. Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,
b. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Pokok penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sebagai Kesatuan Induk.
d. Operasi Kepolisian terpusat.
21. RKA-KL/DIPA singkatan dari:
a. Rencana kerja Anggaran-Kementrian dan Lembaga/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
b. Rencana kerja Acara-Kelompok Keuangan Negara/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
c. Rencana keuangan Kelompok Keuangan Lembaga/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
d. Rencana kerja Kelompok Keuangan Negara/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
22. LAKIP singkatan dari :
a. Laporan Keuangan Pemerintah
b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Laporan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
d. Rencana Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah
23. Kapan penetapan kinerja untuk Satker dibuat:
a. Setiap bulan Desember tahu berjalan
b. Setiap bulan Juni tahu berjalan
c. Setiap bulan Maret tahu berjalan
d. Setiap bulan Januari tahu berjalan
24. Rencana strategis tingkatan Polda dibuat setiap berapa tahun sekali ?
a. 5 tahun
b. 3 tahun
c. 4 tahun
d. 1 tahun
25. Berapa Program yang harus dilaksanakan dilingkungan Polri T.A.2007 ?
a. 7 Program
b. 8 Program
c. 9 Program
d. 6 Program
26. Salah satu program dari 8 program dilingkungan Polri, kecuali ?
a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepolisian
b. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
c. Program Pengembangan Kekuatan Personil Polri
d. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik
27. Tujuan dalam pembuatan rencana strategi Polri adalah ?
a. Memberi arah penyelenggaraan tugas Polri
b. Mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban
c. Terbinanya ketentraman masyarakat
d. a, b dan c benar
28. Dalam melaksanakan strategi fungsi dan strategi Polda, dirumuskan melalui strategi analisis SWOT, singkatan dari SWOT adalah ?
a. Strength Weakness Opportunity Three
b. Strength Weakness Opportunity Threat,
c. Strength Weak End Old Tree
d. A, b dan c benar
29. Alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja disebut "Indikator Kinerja" pengertian Indikator Kinerja ?
a. Ukuran yang dapat dicapai dalam satu semester
b. Sasaran yang dicapai dalam tiap Triwulan
c. Ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran dalam suatu tahun tertentu
d. Ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran dalam enam bulan tertentu
30. 7 (tujuh) Kriteria Indikator Kinerja yang baik, yaitu ?
a. Langsung, Obyektif, Cukup, Kuantitatif, Terinci, Praktis dan dapat diyakini
b. Langsung, Obyektif, Cukup, Kualitas, Terinci, Praktis dan dapat diyakini
c. Langsung, Subyektif, Cukup, Kuantitatif, Terinci Praktis dan dapat diyakini
d. Langsung, Subyektif, Cukup, Kualitas, Terinci, Praktis dan dapat diyakini
31. Kapal laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat ?
a. Setiap bulan Desember tahun Berjalan
b. Setiap bulan Juni tahun Berjalan
c. Setiap bulan Maret tahun Berjalan
d. Setiap bulan Januari tahun Berjalan
32. Produk-produk Perencanaan yang harus disiapkan oleh seorang Staf Fungsi Perencanaan, adalah?
a. Revisi Renstra sesuai Kebutuhan
b. Rancangan Kinerja dan Renja !
c. Penetapan Kinerja dan LAKIP
d. Semua jawaban benar
33. Penetapan kinerja merupakan kontrak kerja secara berjenjang yang dilaksanakan oleh Kasatker kepada Kapolcla, Kapolda kepada Kapolri selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja Satker / Satwil harus ditanda tangani oleh :
a. Kasatker / Kapolres
b. Waka Polres
c. a dan b benar
d. Kabag Min
34. Pernyataan yang benar dibawah ini adalah kecuali:
a. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara RI Dacrah (Polda)
b. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/55/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara RI Daerah (Polda)
c. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara RI Daerah (Polda)
d. a dan c benar.
35. Pengertian DIPA Polri adalah :
a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Menteri Keuangan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh BPK dan disahkan oleh Menteri Keuangan
c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja.
d. a dan c benar
36. Salah satu Jenis Belanja adalah Belanja Pegawai, pernyataan dibawah ini yang termasuk pengertian Belanja Pegawai adalah ?
a. Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang
b. Diberikan kepada Pegawai Pemerintah yang bertugas
c. Di dalam maupun di Luar Negeri sebagai imbalan atas yang telah dilaksanakan.
d. a, b dan c benar
37. Dalam membuat perencanaan perlu memperhatikan Azas-azas. Yang dimaksud dengan Azas-azas perencanaan di bawah ini, kecuali ?
a. Azas Keterpaduan clan Kesatuan Sasaran
b. Azas Manfaat dan Prioritas
c. Azas Keseimbangan dan Keserasian
d. Azas Prikemanusiaan dan Keadilan
38. Program dan kegiatan yang disusun dilaksanakan berdasarkan pendekatan Berbasis Kinerja. Yang dimaksud Berbasis Kinerja adalah :
a. Perhitungan dukungan anggaran berdasarkan Input.
b. Perhitungan dukungan anggaran berdasarkan jumlah Out Put dan Out Come
c. Perhitungan dukungan anggaran berdasarkan barang yang dilaporkan '
d. Perhitungan dukungan anggaran berdasarkan jumlah personel yang dilaporkan
39. Sistematika pcmbuatan Renja (Rencana Kerja) Satker adalah ?
a. Pendahuluan, Program, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, Anggaran, Penutup serta Lampiran
b. Pendahuluan, Program, Tujuan, Sasaran dan kegiatan
c. Pendahuluan, Program, Tujuan, Anggaran dan Penutup
d. Pendahuluan, Program, Tujuan dan Lampiran
40. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah 7
a. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, Sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
b. Program adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
c. Program adalah Ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan.
d. Program adalah Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang dijadikan pedoman
41. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2003 yang mengatur tentang :
a. Perbendaharaan Negara
b. Keuangan Negara
c. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
d. Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
42. Iuran Pensiun (Ipen) yang ditetapkan dalam Daftar Penghasilan Personil Polri sebesar .....%
a. 2,50 %
b. 4,75 %
c. 2 %
d. 3,25 %
43. Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara adalah :
a. Bensatker
b. Kuasa Pengguna Anggaran
c. Bendahara Pengeluaran
d. Bendahara Umum
44. Tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan membayar seluruh penerimaan adalah :
a. Bank BNI
b. Brankas
c. Kas Negara
d. Almari
45. Personil Polri yang tinggal di Asrama Rumdin wajib membayar sewa Rumah Dinas sebesar .....%
a. 2.5 %
b. 1 %
c. 1,5 %
d. 2 %
46. Suparman anak dari Bripka Rahman yang sudah berumur 23 tahun dan kuliah di salah satu Perguruan Tinggi sehingga untuk mendapatkan tunjangan anak anggota tersebut harus melampirkan :
a. Surat Keterangan Lahir
b. Surat Keterangan Domisili
c. Surat Keterangan Kuliah
d. Piagam Penghargaan .._
47. Anggota Polri yang beristri/suami dapat diberikan Tunjangan Keluarga sebesar ....% dari gaji pokok
a. 15 %
b. 5 %
c. 20 %
d. 10 %
48. Anggota Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dapat diberikan gaji terusan selama .... ....bulan
a. 6 bulan
b. 12 bulan
c. 10 bulan
d. 18 bulan
49. Anggota Polri Yang meninggal dunia dalam keadaan sakit dapat diberikan gaji terusan selama ....... bulan
a. 10 bulan
b. 12 bulan
c. 6 bulan
d. 18 bulan
50. Tunjangan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden R.I :
a. Nomor 28 tahun 2007
b. Nomor 12 tahun 2007
c. Nomor 9 tahun 2007
d. Nomor 13 tahun 2006
51. Undang-undang Bidang Keuangan Negara adalah :
a. UU No. 17 tahun 2003
b. UU No. I tahun 2004
c. UU No. 15 tahun 2004
d. a, b dan c benar
52. Pemerintah dalam menyikapi tindak Pidana Korupsi telah -membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dengan :
a. UU No. 30 tahun 2002
b. UU No. 31 tahun 2002
c. UU No. 29 tahun 2002
d. UU No. 31 tahun 1999
53. Keuangan Negara adalah :
a. Semua Hak dan Kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban tersebut.
b. Uang yang masuk ke Kas Negara
c. Uang yang keluar dari Kas Negara
d. Uang yang masuk ke Kas Daerah
54. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dibuat dan ditanda tangani oleh .....
a. Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
b. Rekanan
c. Bendahara
d. KPI'N
55. Bendahara adalah ......
a. Setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atas Nama Negara / Daerah menerima, menyimpan dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang – barang Negara / Daerah.
b. Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan Uang Pendapatan Negara / Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada kantor satuan kerja Kementrian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah.
c. Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara / Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada kantor / satuan kerja, kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah.
d. Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara.
56. Surat Pemerintah Membayar/ SPM adalah .......
a. Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DJPA atau Dokumen lain yang dipersamakan.
b. Surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBN.
c. Surat Perintah Membayar diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito.
d. Surat membayar langsung kepada Pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atas Dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya..
57. SP2D dibuat ditanda tangani oleh ......
a. Kasatker
b. Bendahara
c. Rekanan
d. KPPN
58. Belanja barang/Belanja Modal dan Jasa oleh PKP dan harus dipungut PPN di atas ....
a. 5.000.000,-
b. 1.000.000,-
c. 500.000,-
d. 100.000,-
59. Belanja Barang / Belanja Modal dan Jasa dapat diadakan pengadaan langsung dan tanpa SP / SPK adalah :
a. 5.000.000.-
b. 1.000.000,-
c. 500.000,-
d. 100.000,-
60. Belanja Barang / Belanja Modal dan Jasa dapat diadakan pengadaan langsung dengan SP / SPK diatas :
a. 5.000.000,-
b. 1.000.000,-
c. 500.000,-
d. 100.000,-
61. Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri, merupakan :
a. Tujuan Kepolisian
b. Peran Kepolisian
c. Visi Kepolisian
d. Fungsi Kepolisian
62. Pengembang fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh :
a. Polsus, PNS dan Atau Satpam
b. Polsus, PPNS dan atau Pam Swakarsa
c. Polsus, Aparatur dan Pegawai Negeri
d. Pejabat, Penyidik dan Satpam
63. Susunan organisasi dan tata cara kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan :
a. Keputusan Presiden
b. Keputusan Kapolri
c. Keputusan Kapolda
d. Keputusan DPR
64. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan :
a. Ketetapan MPR
b. Peraturan perundang-undangan
c. Keputusan Presiden
d. Keputusan Menhankam
65. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas salah satu di antaranya :
a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
b. Menerima laporan dan atau pengaduan
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
d. Melakukan penangkapan dan penahanan
66. Polri melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan disebut:
a. Wewenang umum kepolisian
b. Wewenang khusus kepolisian
c. Wewenang insidentil kepolisian
d. Keputusan Wewenang tindakan lain menurut hukum
67. Polri dalam menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah. wewenang kepolisian sesuai dengan :
a. KUHAP
b. KUHP
c. Peraturan disiplin kepolisian
d. Peraturan perundang-undangan
68. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
a. Anggota Polri dan PPNS
b. Anggota Polri dan Satpam
c. Anggota Polri dan Polsus
d. Anggota Polri dan PNS
69. Terhadap Pegawai Negeri yang bukan Anggota Polri yang bertugas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang :
a. Perburuhan
b. Kepolisian
c. Kepegawaian
d. Ketentaraan
70. Setiap anggota Polri diberikan pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam :
a. Masyarakat
b. Organisasi
c. Penugasannya
d. Wewenangnya
71. Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan KOMPOLNAS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada :
a. Kapolri
b. Presiden
c. DPR
d. MPR
72. Keanggotaan Kompolnas terdiri atas Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan :
a. 6 orang anggota
b. 5 orang anggota
c. 7 orang anggota
d. 8 orang anggota
73. Dalam pelaksanaan fungsi kepolisian anggota harus memperhatikan semangat penegakan HAM :
a. Peraturan dan hukum
b. Peraturan dan keadilan
c. Hukum dan keadilan
d. Keadilan dan perundang-undangan .
74. Hukuman-hukuman yang berlaku di Indonesia menurut KUHP adalah:
a. Hukum pokok dan hukum denda.
b. Hukum pokok dan hukum tambahan
c. Hukum Tambahan dan Pencabutan hak
d. Hukum pokok dan hukum mati
75. Gabungan perbuatan yang ada dihukum menurut KUHP disebut:
a. Concursus
b. Nebid in iden
c. Perbuatan berlanjut
d. Salah semua
76. Tindak pidana pemalsuan surat-surat dalam hukum pidana dikenal adanya dua modus operandi apabila perbuatan tersangka telah melakukan tindak pidana berdasarkan :
a. Membuat palsu dan mengganti surat palsu
b. Membuat palsu dan memalsukan
c. Mencoret-coret dan merubah isi surat
d. Membantu memalsukan dan turut memalsukan
77. Salah satu syarat penyidik dalam rangka melakukan penangkapan terhadap tersangka apabila perbuatan tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan :
a. Bukti permulaan
b. Bukti permulaan yang cukup
c. Bukti adanya saksi ahli
d. Bukti adanya keterangan tersangka
78. Tindakan Jaksa mengembalikan berkas perkara penyidikan untuk dilengkapi disebut;
a. Penyidikan tambahan
b. Penyidikan lanjutan
c. Penuntutan
d. Pra penuntutan
79. Sistim pembuktian yang dianut oleh KUHAP dalam proses pemeriksaan/ peradilan adalah :
a. Sistim pembuktian negatif
b. Sistim pembuktian positif
c. Sistim pembuktian terbalik
d. Sistim pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
80. Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah :
a. Penyidik Jaksa, KPK dan BPKP
b. Penyidik KPK, BPK dan Polri
c. Penyidik Polri, Jaksa dan KPK
d. Penyidik BPKP, BPK dan Polri
81. Humas dalam struktur jajaran Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kapolri :
a. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata kerja satuan pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya.
b. Keputusan Kapolri No Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata kerja satuan pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya.
c. Keputusan Kapolri No Pol : Kep/55/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata kerja satuan pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya.
82. Struktur Organisasi Kehumasan ditingkat Mabes Polri berbentuk :
a. Direktorat
b. Divisi
c. Bidang
83. Struktur organisasi Kehumasan ditingkat Polda disebut:
a. Direktorat
b. Divisi
c. Bidang
84. a. Humas Polri adalah bagian dari kegiatan. Media Massa yang direncanakan sesuai dengan sarana-sarana yang jelas untuk dapat menjadikan sarana yang mampu dan efektif guna membantu tujuan organisasi Polri
b. Humas Polri adalah bagian dari kegiatan Kemitraan yang direncanakan sesuai dengan sarana-sarana yang jelas untuk dapat menjadikan sarana yang mampu dan efektif guna membantu tujuan organisasi polri.
c. Humas Polri adalah bagian dari kegiatan komunikasi yang direncanakan sesuai dengan sarana-sarana yang jelas untuk dapat menjadikan sarana yang mampu dan efektif guna membantu tujuan organisasi Polri.
85. a. Penerangan umum yang selanjutnya Penum adalah kegiatan penerangan dalam rangka menyampaikan penjelasan, informasi maupun pesan dari Polri atas terjadinya suatu peristiwa, kasus atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan Polri/ pemerintah berkenaan adanya suatu kegiatan pembinaan dan operasional Polri dengan tujuan untuk membentuk dan membangun opini positif dikalangan masyarakat.
b. Penerangan umum yang selanjutnya Penum adalah kegiatan penerangan dalam rangka menyampaikan penjelasan, informasi maupun pesan dari Polri atas terjadinya suatu peristiwa, kasus atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan Polri/ pemerintah berkenaan adanya suatu kegiatan pembinaan dan operasional Polri dengan tujuan untuk membentuk dan membangun opini positif dikalangan masyarakat, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang menguntungkan baik bagi institusi Polri maupun bagi masyarakat.
c. Penerangan umum yang selanjutnya Penum adalah kegiatan penerangan dalam rangka menyampaikan penjelasan, informasi maupun pesan dari Polri atas terjadinya suatu peristiwa, kasus atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan Polri/ pemerintah berkenaan adanya suatu kegiatan pembinaan dan operasional Polri dengan tujuan untuk membentuk dan membangun opini positif dikalangan masyarakat, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang menguntungkan baik bagi institusi Polri maupun bagi masyarakat.
86. a. Penerangan Kesatuan yang selanjutya masyarakat yang bersifat internal dalam rangka menyatukan persepsi, meneruskan kebijakan-kebijakan Pimpinan, peningkatan disiplin, pemupukan moril, kemantapan rasa toleran, serta peningkatan profesionalisme, agar terjadi perubahan sikap, perilaku, semangat dan meningkatkan motivasi anggota Polri.
b. Penerangan Kesatuan yang selanjutnya disebut Pensat adalah suatu kegiatan hubungan masyarakat meneruskan kebijakan-kebijakan Pimpinan, peningkatan disiplin, pemupukan moril, kemantapan rasa toleran, serta peningkatan profesionalisme, agar terjadi perubahan sikap, perilaku, semangat dan meningkatkan motivasi anggota Polri.
c. Penerangan Kesatuan yang selanjutnya disebut Pensat adalah suatu kegiatan hubungan masyarakat yang bersifat internal dalam rangka menyatukan persepsi, meneruskan kebijakan-kebijakan Pimpinan, peningkatan disiplin, pemupukan moril, kemantapan rasa toleran, serta peningkatan profesionalisme.
87. a. Produksi adalah bagian dari kegiatan di bidang Kahumasan untuk menghasilkan dan mendokumentasikan bahan-bahan penerangan.
b. Produksi adalah bagian dari kegiatan di bidang Kahumasan untuk menghasilkan dan mendokumentasikan bahan-bahan penerangan dalam bentuk gambar, foto dan VCD dalam rangka mendukung tugas-tugas Kehumasan.
c. Produksi adalah bagian dari kegiatan di Bidang Kahumasan untuk mendokumentasikan bahan-bahan penerangan dalam bentuk gambar, foto dan VCD dalam rangka mendukung tugas-tugas Kehumasan.
88. a. Dokumentasi dan peliputan adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh negatif dari media cetak maupun elektronika terutama yang menyangkut masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat secara cepat dan tepat sebagai bahan pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan Pimpinan Polri. \
b. Dokumentasi dan peliputan adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh berita positif dan negatif dari media cetak maupun elektronika terutama yang menyangkut masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat secara cepat dan tepat sebagai bahan pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan Pimpinan Polri.
c. Dokumentasi dan peliputan adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh berita positif dan negatif dari media cetak maupun elektronika terutama yang menyangkut masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
89. 1. Kemitraan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Humas Polri dalam rangka menjalin hubungan kerjasama lintas sektoral agar tercipta kelancaran pertukaran arus informasi serta upaya penggalangan opini publik, sehingga terjalin saling pengertian, percaya maupun mendukung demi terbangunnya opini positif masyarakat terhadap Polri.
b. Kemitraan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Humas Polri dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan koordinasi di bidang kehumasan secara lintas sektoral sehingga terjalin saling pengertian, percaya maupun mendukung. demi terbangunnya opini positif masyarakat terhadap Polri.
c. Kemitraan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Humas Polri dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan koordinasi di bidang kehumasan secara lintas sektoral agar tercipta kelancaran pertukaran arus informasi serta upaya penggalangan opini publik, sehingga terjalin saling pengertian. percaya maupun mendukung demi terbangunnya opini positif masyarakat terhadap Polri.
90. a. Opini Publik adalah pendapat, pikiran, pendirian umum sebagian besar rakyat
b. Opini Publik adalah pikiran, pendirian umum sebagian besar rakyat
c. Opini Publik adalah pendapat, pendirian umum sebagian besar rakyat
91. Siklus pembinaan Personel meliputi :
a. Pendidikan, perawatan, pensiun, penempatan dan penggunaan serta penerimaan.
b. Seleksi dan penerimaan, penggunaan dan penempatan, perawatan, pendidikan dan pensiun.
c. Seleksi dan penerimaan, pendidikan, perawatan dan pensiun.
d. Pensiun. pendidikan, penggunaan dan penempatan, perawatan.
92. Polda Sulsel sesuai Kep 53 tahun 2002 tentang pokok - pokok Organisasi Polri termasuk kedalam Polda Tipe :
a. Tipe A khusus
b. Tipe A1
c. TipeA2
d. Tipe B

0 komentar:

Poskan Komentar

 

ANDIADHE. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com